BERITARAYA.NET, Bandar Lampung – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Perhubungan (Menhub) melakukan rapat koordinasi (rakor) kesiapan mudik lebaran tahun 2025/1446 Hijriah di Provinsi Lampung.
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, diikuti Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.
Selain membahas kesiapan operasional angkutan lebaran, rakor itu digelar dalam rangka menyinkronkan persiapan operasional angkutan arus mudik dan balik lebaran tahun 2025.
Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta kepada seluruh stakeholder terkait untuk benar-benar memastikan kenyamanan pemudik, mulai dari infrastruktur dan penerangan jalan hingga pengamanan melalui posko mudik.
“Untuk yang memang tugasnya provinsi, kabupaten atau kota tugaskan Kepala Dinas Perhubungan dan PU untuk mengecek semua jalur. Cepat lakukan langkah menggunakan belanja tidak terduga,” ujar Tito Karnavian.
Tito Karnavian juga menyoroti perihal dampak utama dari cuaca. Terlebih lagi, berdasarkan perkiraan BMKG cuaca ektream masih akan terus terjadi hingga akhir Maret 2025.
“Meskipun kita sudah sering menangani ritual arus mudik ini, namun dampak dari cuaca jangan dianggap sepele. Karena, akan menyebabkan tinggi gelombang air laut, banjir, dan longsor,” kata Tito Karnavian.
Sementara, Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan arus mudik hari raya tahun 2025 diprediksi akan mengalami kenaikan. Dimana, sebanyak 52 persen atau 146,48 juta masyarakat Indonesia akan melaksanakan mudik lebaran.
“Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah dengan potensi pergerakan pemudik terbesar di setiap tahunnya, dengan gerbang utama pulau Sumatera terletak di Kabupaten Lampung Selatan. Kami ingin memastikan kegiatan mudik dapat berjalan aman, nyaman dan terkendali,” kata Dudy Purwagandhi.
Selain itu, lanjut Dudy Purwagandhi, untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus mudik akan diterapkan Work From Aniwhere (WFA) mulai tanggal 24 hingga 27 Maret 2025. Kemdian dilanjutkan dengan cuti bersama mulai tanggal 28 Maret hingga 7 April 2025.
“Kami harapkan usulan WFA ini mampu mengurai kepadatan arus mudik. Alhamdulillah, WFA ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Mendagri dengan mengeluarkan Surat Edaran terkait WFA,” ujar Dudy Purwagandhi.
Sebelumnya, Mendagri dan Menhub juga telah melakukan pengecekan ke Unit Pelayanan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan.
Dalam kunjungan kerja tersebut turut didampingi oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, beserta Wakil Bupati, Muhammad Syaiful Anwar, beserta jajaran terkait. (ptm)
Sementara itu, menyikapi ritual mudik tahunan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yakin seluruh tim sudah mempunyai trik dan strategi yang baik untuk mengatasi mobilitas kendaraan.
Namun demikian, Tito tetap berpesan kepada seluruh stakeholder terkait untuk benar-benar memastikan kenyamanan pemudik, mulai dari infrastruktur dan penerangan jalan hingga pengamanan melalui posko mudik.
“Untuk yang memang tugasnya Provinsi, Kabupaten/Kota tugaskan Kepala Dinas Perhubungan dan PU untuk mengecek semua jalur, cepat lakukan langkah menggunakan belanja tidak terduga,” ujar Tito Karnavian.
Dalam pertemuan itu, Tito Karnavian juga menyoroti perihal dampak utama dari cuaca. Terlebih lagi, berdasarkan perkiraan BMKG cuaca ektream masih akan terus terjadi hingga akhir Maret 2025.
“Meskipun kita sudah sering menangani ritual arus mudik ini, namun dampak dari cuaca jangan dianggap sepele. Karena, akan menyebabkan tinggi gelombang air laut, banjir, dan longsor,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, mengatakan terdapat empat simpul transportasi utama di Provinsi Lampung, seperti jalur Kereta Api Indonesia (KAI), Bandara Radin Inten II, ASDP Bakauheni, dan Terminal Rajabasa.
Untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus transportasi mudik, ungkap Rahmat Mirzani, akan dilakukan penambahan gerbong kereta untuk pemudik lebaran 2025, memanfaatkan Pelabuhan Panjang untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor dan Pelabuhan BBJ untuk angkutan barang, dan memanfaatkan terminal khusus di sekitar terminal Rajabasa.
“Namun, yang menjadi permasalahan adalah jalan mantap Kabupaten/Kota hanya 50 persen. Setelah efisiensi, saat ini baru persiapan pelaksanaan perbaikan, namun untuk jalan yang urgent segera diperbaiki. Kita usahakan meminimalkan kecelakaan di lalu lintas,” kata Rahmat Mirzani.
Sebelum melaksanakan Rapat, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah melakukan pengecekan ke UPPKB Jembatan Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan.
Dalam kunjungan kerja tersebut turut didampingi oleh Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, beserta Wakil Bupati, Muhammad Syaiful Anwar, beserta jajaran terkait. (Rls)
